pertambangan, hukum agraria, agraria, hukum tanah, freefort

Hukum Agraria (Pertanahan) : Pengertian dan Sumbernya

Hukum Agraria – Pernahkah kalian mendengar mengenai hukum agraria? Mungkin bagi kalian yang sudah lama atau konsen mempelajari hukum, tentu sudah tidak asing. Namun bagaimana bagi yang baru mengenalnya? Atau bahkan seorang mahasiswa hukum yang baru mulai belajar.

Pada bagian ini kita akan membahas mengenai hukum agraria, serta mencari tahu letak perbedaan dengan hukum lainnya.

Dengan kalian mempelajari dari poin – poin yang dipaparkan di bawah ini, saya yakin kalian akan dapat menyimpulkan apa itu hukum agraria.

Baca Juga : Pengerian Hukum Secara Umum

Tentang Agraria

bunga indah, hukum agraria

unsplash.com

Agraria merupakan istilah yang berasal dari kata “Agros” dalam bahasa Yunani, “Akker” bahasa Belanda, “Ager atau Agrarius” bahasa Latin, “Agrarian” dalam bahasa Inggris. Jika diartikan memiliki makna pertanian, persawahan, perladangan atau sebidang tanah.

Undang – undang no.5 tahun 1960 (UUPA) menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam ruang lingkup agrarian adalah bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya atau biasa disebutĀ  BARAKA.

Pengertian Hukum Agraria

gambar sawah, hukum agraria, agraria

yukanalisis.wordpress.com

Hukum agraria merupakan suatu hukum yang mengatur agrarian baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Semua kekayaan alam dan yanga terkandung di dalamnya diatur secara mendetail, terutama tentang pengolahan dan penggunaannya.

Pengertian Hukum Agraria Menurut Ahli

Bachsan Mustafa, SH

Hukum agrarian ialah sebuah hukum yang mengatur bagaimana seharusnya para pejabat di pemerintahan dalam menjalankan tugas ke agrarian di bidang pemerintahan.

Boedi Harsono

Kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas – batas tertentu, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Drs. E. Utrecht SH

Hukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka.

Asas – Asas Hukum Agraria

kebun bunga matahari, hukum agraria, agraria

mboelane.bogspot.com

Di bawah ini merupakan asas – asas dari hukum agraria, berdasarkan pemerintah.

1. DIkuasai Oleh Negara

Bumi, air, ruang angkasa dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat 1 UUPA).

Makkasud dari UUPA di atas, bahwa seluruh kekuasaan alam yang terdapat di alam Indonesia, sepenuhnya milik negara. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan serta keharmonisan dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pengelola sumber daya alam tersebut memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Nasionalisme

Asas nasionalisme yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang berhak memiliki tanah hanyalah warga negara Indonesia. Serta tidak adanya perbedaan antara laki – laki dan perempuan ataupun keturunan, semuanya memiliki hak yang sama atas bumi, air dan alam yang terkandung di dalamnya.

3. Hukum adat

Dalam hukum agrarian, hukum adat yang dipakai adalah adalah hukum adat yang telah dibersihkan dari unsur – unsur yang bersifat negatif

Baca juga : Pengertian hukum adat lengkap

4. Kebangsaan atau Demokrasi

Suatu asas yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia, baik asli maupun keturunan, berhak atas tanah Indonesia.

5. Fungsi Sosial

Asas hukum agrarian yang menyatakan, bahwa dalam kepemilikan tanah jangan sampai merebut atau melanggar hak – hak orang lain, kepentingan umum serta hak kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 6 UUPA).

6. Asas Gotong Royong

Asas gotong royong dalam agraria merupakan hal penting, sebab dalam segala sesuatu yang mencakup agraria disarankan dilakukan secara kerjasama, baik diantara masyarakat maupun pihak pemerintah dengan pihak lain. Sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Gotong royong dapat berbentuk koperasi atau dalam bentuk lainnya.

7. Non Diskriminasi

Asas ini menyebutkan bahwa tidak membedakan Warga Negara Indonesia, baik warga asli maupun keturunan, keduanya dapat memiliki tanah di Indonesia.

8. Unifikasi

Hukum agraria hanya diatur dalam satu undang – undang yang diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia atau WNI, artinya hanya satu yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yaitu UUPA.

9. Pemisahan Horizontal

Asas yang mengatur pemisahan antara tanah dengan benda – benda yang terdapat di atasnya, baik benda – benda tau bangunan.

Sejarah Hukum Agraria

kilang minyak, hukum agraria, agraria

unsplash.com

Sejarah hukum agraria di Indonesia secara garis besar bisa di bagi ke dalam dua bagian atau dua masa, yaitu masa penjajahan dan masa pasca merdeka.

Pada masa Belanda memang secara keseluruhan aturan atau ketentuan yang di buat pemerintahan Hindia Belanda kala itu, sangat tidak menguntungkan pihak pribumi, ditambah terdapat tanam paksa dibidang pertanian.

Ketentuan – ketentuan yang dibuat selalu bersifat diskriiminatif dan menindas masyarakat Indonesia.

Sedangkan hukum agraria pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih tetap memberlakukan undang – undang warisan dari pemerintahan Hindia Belanda, harusnya hukum – hukum tersebut dihapuskan dan digantikan. Baru pada tahun 1948 undang – undang tentang agraria disusun untuk menggantikan undang – undang pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan sejarah, upaya penyusunan undang – undang agraria terbagi ke dalam lima tahap, sebagai berikut.

  • Periode panitia agraria Yogya
  • Periode pania agraria Jakarta
  • Periode panitia negara urusan agraria
  • Periode rancangan Soenarjo
  • Periode rancangan Sadjarwo

Baca selengkapnya sejarah hukum agraria

Sumber Hukum Agraria

ladang pertanian, hukum agraria, agraria, edensor

unsplash.com

Secara garis besar sumber hukum agraria terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis, seperti yang terdapat pada pembahasan di bawah ini.

Sumber Hukum Agraria Tertulis

Adapun sumber hukum agraria yang tertulis adalah sebagai berikut.

  • Undang – undang dasar 1945
  • Undang – undang pokok agraria
  • Peraturan hukum agraria yang terdapat dalam UUPA.
  • Peraturan hukum agraria yang terdapat pada sumber lama, namun dengan syarat tertentu berdasarkan pasal peralihan, yang dimaksuda dengan pasal peralihan sendiri ialah pasal 56, 57 serta 58.

Peraturan lama yang diberlakukan bertujuan sebagai salah satu cara untuk mengisi kekosongan sebelum adanya peraturan pelaksana dibentuk.

Baca Juga : Pengertian hukum perdata

Sumber Hukum Agraria Tidak Tertulis

Sedangkan hukum agraria tidak tertulis adalah sebagai berikut.

  • Kebiasaan yang timbul setelah adanya undang – undang yang berlaku, misal dalam praktek agraria.
  • Hukum agraria yang memuat peraturan hukum adat, akan tetapi tidak menjadi masalah ketika tidak berbenturan dengan kepentingan secara Nasional atau Negara.

Ruang Lingkup Agraria

pertanian zaman belanda, hukum agraria, agraria

jodoceld.bpgspot.com

Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup agraria?

Dalam undang – undang no 5 tahun 1960 mengenai peraturan Dasar Pokok-PokokĀ  Agraria (UUPA) memberikan penjelasan tentang ruang lingkup agraria sebagai berikut.

  • Bumi, yang termasuk bumi menurut undang – undang ialah tanah dan di bawahnya bumi seperti air.
  • Air, menurut undang – undang yang termasuk air ialah air yang berada di bawah tanah, air yang mengalir ataupun air yang berada di wilayah laut Indonesia.
  • Ruang angkasa, pengertian ruang angkasa sendiri menurut UUPA ialah ruang di atas bumi wilayah Indonesia. Ruang di atas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk memilihara keseluruhan bumi.
  • Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ialah disebut dengan bahan, seperti unsur kimia, mineral dan segala macam bahan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurus negara, termasuk batuan – batuan alam atau batu mulia dan batuan endapan.

*) Apabila kalian membutuhkan makalah mengenai materi ini, dapat kontak saya dengan mecantumkan alamat email.

Semoga penjelasan mengenai hukum agraria yang meliputi pengertian secara umum, pengertian menurut ahli, asas, sejarah, sumber serta ruang lingkup, dapat memberikan manfaat.

Dengan kita mempelajari hukum agraria ini, tentunya kita semakin tahu bahwa agraria memiliki aturan yang cukup komplek, bukan hanya sekedar penggunaan tanah atau lahan.

Kepoin Yuks